Visi 01 :

Jokowi  : “Indonesia Maju, menawarkan optimisme dan masa depan yang berkeadilan. Semakin maju, semakin demokratis, maka penegakkan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan saja pemenuhan hak sipil dan politik, tapi juga bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pemerataan akses terhadap lahan, pendidikan, layanan kesehatan. Indonesia masih memiliki beban pelanggaran HAM masa lalu karena terkait kompleksitas hukum, dan waktu yang terlampau jauh. Untuk menjamin penegakkan hukum, didukung melalui reformasi hukum, penegakkan hukum yang tegas merupakan upaya pemberantasan korupsi. Waspada ancaman terorisme untuk penindakan hukum yang tegas dan persuasif melalui pembinaan.”

+ Optimis

+ Mengangkat isu pemerataan akses lahan dan fasilitas publik sebagai upaya pemenuhan hak yang berkeadilan.

- Menyinggung topik pelanggaran HAM (secara subyektif dan explicit, mengingatkan kasus penculikan ’98) 

+ Faktanya memang tidak ada rekam jejak pelanggaran HAM oleh capres dan cawapres 01

Visi 02 :

Prabowo : “Indonesia Menang”, sekarang indikator menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan, swasembada pangan adalah ciri negara kuat, hakim, jaksa dan polisi harus unggul dan bangkit, sehingga tidak diragukan integritasnya. Prabowo-Sandi ingin menyelesaikan masalah dari sumbernya. Harus cukup uang untuk kualitas hidup, sehingga tidak bisa dikorupsi. Strateginya masalahnya harus dimulai dari gaji, contoh menggaji hakim harus sangat tinggi, jaksa dan polisi juga, maka kita harus menguasai sumber ekonomi negara Indonesia.

Sandi : Menegakkan hukum untuk semua, untuk rakyat, dan kemakmuran untuk semua. Tidak tebang pilih, tidak tajam kebawah, tapi tumpul ke atas.

+ Swasembada pangan ciri negara kuat.

+ Penegasan terhadap penegak hukum yang harus unggul dan bangkit

-  Mengedepankan finansial, melihat kenaikan gaji aparat penegak hukum sebagai solusi.

+ Menegakkan hukum tanpa pandang bulu

- Offensive vision, mengatakan: "Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan", lalu apa indikator Indonesia yang menyenangkan?

TEMA HUKUM

Question for 02: Kepastian hukum sangat penting bagi warga, pelaku usaha dan jalannya pemerintahan. Namun banyak kepastian hukum yang tumpang tindih serta ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa strateginya?

Prabowo : "Memberdayakan badan pembinaan hukum nasional, memperkuat pakar-pakar hukum yang terbaik, sinkronisasi, penyelarasan peraturan pemerintah pusat yang tidak bentrok dengan peraturan pemerintah daerah".

- Tidak ada contoh konkret pakar hukum yang seperti siapa, badan pembinaan hukum yang bagaimana, dan tidak menjelaskan bagaimana penyelarasan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dilaksanakan.

Sandi : “Diperlukan adanya partisipasi publik untuk secara bersama memastikan harmonisasi menghadirkaan kepastian hukum, bukan hanya untuk orang kaya, hukum bisa menghadirkan peluang untuk investasi bagi semua orang. Saat ini lapangan kerja susah didapat, karena ketidakpastian hukum. Dalam waktu yang singkat harus disinkronkan, kesejahteraan akan dirasakan masyarakat, lapangan kerja akan diciptakan.”

- Lack of data. Berulang mengatakan, lapangan kerja yang susah didapat, tapi tidak menyebutkan data.

Sumber: Badan Pusat Statistik,

Terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja, dan penurunan jumlah orang yang menganggur dari 2014-2018 (masa Presiden Jokowi menjabat)

Tanggapan Jokowi : "Menggabungkan fungsi legislasi, baik yg di dirjen, peraturan perundang-undangan, fungsi legislasi yg ada di kementerian, semuanya akan disatukan di fungsi legislasi pusat, nantinya akan dikontrol langsung oleh presiden. Perda di daerah akan konsultasi dgn pusat agar tidak tumpang tindih. Apabila ada tumpang tindih, bisa langsung terlihat sehingga bisa direvisi."

+ memberi solusi, adanya fungsi legislasi pusat sebagai satu lembaga yang secara khusus menangani masalah regulasi.

Faktanya: contoh negara terdekat yang sudah menerapkan fungsi ini: Thailand (National Legislative Assembly of Thailand)

+ memberi pernyataan konsekuensi: “apabila ada tumpeng tindih, bisa direvisi”

Tanggapan Prabowo : Pemerintah bertanggung jawab melakukan penyelarasan. Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer (Penanggung Jawab Pelaksanaan dan Penegakkan hukum). Perlu ada pakar-pakar, perlu percepatan, terobosan.

-  Tidak detail. Terobosan yang bagaimana? Mengkritik secara general, tidak memberi saran.

- Presiden sebagai Chief of Law Enforcement Officer (?) Disini Prabowo membuat pernyataan blunder. Hal yang sebenarnya adalah presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai kepala pemerintahan. Namun, presiden tidak boleh mengintervensi masalah hukum. Terlihat jelas karakter dasar Prabowo, dibawah sadarnya, dia ingin menjadikan posisi presiden sebagai alat internvensi hukum. Tentu ini berbahaya. Terdeteksi kecenderungan untuk menjadi penguasa diktator.

Question for 01: Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM, dalam konteks apa ketegasan penegakkan hukum harus dikedepankan, dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian?

Jokowi: Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum, penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur, bukan merupakan pelanggaran HAM. Penegakkan hukum melindungi masyarakat, contoh; koruptor ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Penahanan dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada pelanggaran HAM, ada mekanisme yang kita tempuh, lewat pra-peradilan.

Maruf amin: "Saya mendukung Pak Jokowi"

+ Jokowi sudah cukup menjawab 2 pertanyaan yang diberikan.

- Menurut saya, Ma’ruf Amin kurang tanggap terhadap debat interaktif yang sedang berjalan.

Tanggapan Prabowo: Bertanya, “Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun, ada perasaan di masyarakat kadang ada aparat berat sebelah, ada kepala daerah/gubernur menyatakan pendapat mendukung jokowi tidak mengapa, tapi ada kepala desa di Jawa Timur yang menyatakan mendukung prabowo ditangkap.

- Tidak menyebutkan data. Kembali terkesan tidak kredibel setelah paslon 01 menyebutkan kasus Ratna Sarumpaet.

+ Cek fakta : Suhartono, Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Tersandung kasus tindak pindana pemilu, divonis 2 bulan penjara dan denda Rp 6 juta subsider 1 bulan karena terbukti melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Vonis itu dibacakan pada Kamis (13/12/2018) silam. Ia menjadi tahanan di Lapas Klas IIB Mojokerto.

Klik: https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/22163821/cek-fakta-prabowo-sebut-ada-kepala-desa-yang-ditahan-karena-mendukungnya

Tanggapan Jokowi : "Jangan menuduh, Pak Prabowo. Kita negara hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum, jangan grusa-grusu (ceroboh). Jangan bilang dianiaya, konferensi pers, lalu ternyata operasi plastik. Negara hukum, kenapa harus menuduh seperti itu".

+ mengangkat senjata ampuh (kasus hoax Ratna Sarumpaet)



TEMA HAM

Question for 02: Indonesia beragam etnis, golongan politik, agama, namun masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Apa strategi untuk mengatasi masalah ini?

Prabowo: "Seorang presiden sebagai chief of law enforcement officer, petugas penegak hukum tertinggi di negara ini. Akan ditegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi, aparat itu tanggung jawab chief executive (presiden), jamin kalau ada pejabat yang menyimpang akan dipecat.

Sandi: 1000 titik lokasi bertemu masyarakat, ada hal yang membuat miris. Pak Najib, mengambil pasir untuk menanam mangrove, banyak persekusi dan kriminalisasi rakyat kecil yang tidak terpantau dan tidak ditangani dengan baik. Jangan hukum ini untuk memukul lawan. Dibawah prabowo sandi, HAM akan ditegakkan".

-  Lagi-lagi mengulangi ‘Chief of Law Enforcement Officer’. Intervention detected.

+ Membawa case study Pak Najib.

- Namun case study tidak jelas. Apa kaitan dari kasus Pak Najib yang mengambil pasir dan menanam mangrove dengan persekusi? Toh, pekerjaan tersebut halal dan masih tergolong layak untuk mata pencaharian masyarakat pesisir pantai.

Tanggapan Jokowi: "Sudah hukum alam (sunatullah) bahwa Indonesia itu beragam. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan, persaudaraan, dan kebersamaan. Mari menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan persaudaraan adalah aset terbesar bangsa. Kalau ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi, gampang sekali, laporkan, kita akan tindak tegas".

+ Kebersamaan sebagai poin penting

- Terkesan emosional

Tanggapan Sandi : "Yang kami sampaikan adalah cerita yang kami tampung dari masyarakat. Bagi masyarakat kecil, HAM adalah hak mereka yang terpenting adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami ingin membuka lapangan pekerjaan yang layak seluas-luasnya. Prabowo sandi akan berpihak terhadap rakyat".
No comment. You go man, this is too general.

Question for 01: Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi, terkait dengan ksejehateraan, fasilitas public serta hak-hak politik. Bagaimana anda memahami isu disabilitas, dan apa program anda untuk memastikan pemenuhan penyandang disabilitas?

Jokowi: "Setelah keluar UU ttg disabilitas 2016, paradigm untuk kaum disabilitas sebelumnya hanya kedermawanan, yang baru paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak. Pemerintah sudah memberikan fasilitas umum, contoh: program perumahan untuk penyandang disabilitas di beberapa kota sudah mulai digerakkan. Di dalam event Asian Para Games, kita juga memberi bonus yang sama dengan atlet di Asian Games. Peraih emas 1,5 Milyar, perak 500 jt, perunggu 250 jt. Sama persis seperti atlet di Asian Para Games, artinya kesetaraan memang diberikan penyandang disabilitas.

+ Fakta mengatakan seperti itu
(Klik:https://regional.kompas.com/read/2018/07/24/05270911/bonus-rp-15-miliar-hingga-rumah-untuk-setiap-atlet-peraih-medali-emas-di & https://sport.detik.com/sport-lain/d-4254859/jokowi-bagikan-bonus-ke-atlet-asian-para-games-2018 )

Tanggapan Sandi: "Zulfan Dewantara, inspirasi prabowo-sandi, bukan hanya akses kesetaraan pendidikan atau kesehatan, tapi juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang dan kesetaraan. Bukan beban, mereka tidak butuh belas kasihan, butuh peluang untuk menjadi lebih baik dan menjadi keluarga yang sejahtera".

- (TIDAK MENYAMPAIKAN TANGGAPAN KEPADA PASLON 01)

+ Case study Zulfan Dewantara memang inspiratif melalui kursi roda bisa menggerakkan ratusan UKM. Baca disini: https://news.detik.com/berita/d-3378750/saat-seorang-difabel-jadi-mentor-wirausaha-di-acara-sandiaga-uno

Tanggapan Jokowi: "Disabilitas ini sudah setara, kita menghargai prestasi yang telah mereka kerjakan. Pak sandi menyampaikan sesuatu yang mirip-mirip dengan yang saya sampaikan.
Tambahan Ma'ruf Amin: "Membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas, menyamakan perlakukan disabilitas maupun non-disabilitas. Nabi pernah ditegur oleh Allah …(time is up)
+ Membangun budaya untuk menghormati dan menyamakan perlakuan.
-  Ma'ruf Amin kehabisan waktu, isi tanggapan terpotong.

TEMA KORUPSI

Question for 01: Untuk menduduki jabatan public dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?

Jokowi : "Prinsipnya rekrutmen itu berbasis kompetensi, bukan finansial atau nepotisme. Pejabat harus dilakukan transparan, sederhana, standar yang jelas. Untuk jabatan politik, penyerdahanaan system, pemilu lebih murah, pejabat tidak terbebani oleh pemilu. Bisa memangkas korupsi, pejabat public yg memikiki integritas dan kapasitas yang baik. Jabatan bupati/walikota/gubernur terbaik, rekrutmen berjalan transparan, akuntabel. Rekrutmen ASN PNS, dilakukan secara terbuka. Anak saya tidak diterima, karena memang tidak lulus".

+ integritas dan kapasitas, case real: “Anak saya tidak diterima PNS, karena memang tidak lulus”

+ Case study: ASN PNS seleksi transparan real time menggunakan system CAT

Tanggapan Prabowo: "Ada langkah2 yang konkret pasti dan segera, bagaimana gubernur gajinya hanya 8 jt, umpamanya mengelola daerah jawa tengah yang lebih besar dari Malaysia. Kita potong semua kebutuhan kampanye. TV dan radio adalah milik rakyat, kita tidak boleh bayar".

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu, disebutkan gubernur memang memiliki gaji sekitar Rp 8 juta per bulan. Gaji tersebut berasal dari gaji pokok Rp 3 juta dan tunjangan jabatan gubernur Rp 5,4 juta. Total, gubernur memiliki gaji sebesar Rp 8,4 juta per bulan.

Namun, pendapatan yang dibawa pulang kepala daerah bukan hanya Rp 8,4 juta setiap bulannya. Kepala daerah berhak mendapatkan biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000. Misalnya saja, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2017 besaran PAD DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 4,1 triliun. Maka berdasarkan rumus PP Nomor 109 Tahun 2000, Gubernur DKI Jakarta mengantongi Rp 2,7 miliar dan wakilnya mengantongi Rp 1,8 miliar setiap bulannya.

Dilansir dari detik.com https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4390533/gaji-gubernur-cuma-rp-8-juta-tunjangannya-bisa-rp-27-m

Note: Well, disini saya tidak akan memperdebatkan luas wilayah. Besar yang saya artikan disini adalah jumlah penduduknya.

Intermezzo dari Gubernur Jawa Tengah:

Tanggapan Jokowi: rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya sendiri, pada saat pemilihan walikota, saya betul-betul menggunakan anggaran yang begitu kecil. Pemilihan gubernur, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak prabowo tahu itu, ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu, tetapi memang ini memerlukan proses yang panjang. Pergerakan politik bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial.

+ Menekankan bahwa kompetensi harus dikedepankan, bukan finansial.

+ Lagi-lagi menggunakan pengalaman pribadi sebagai contoh. Kredibilitas terjaga.

Question for 02: Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk pemenuhan hak-hak warga dan pembenahan birokrasi adalah salah satu upaya memberantas korupsi?

Prabowo: “Berkali-kali diutarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah penghasilan PNS/birokrat kurang, akan memperbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Uangnya dari tax ratio, sekarang 10% bahkan lebih rendah, naik ke 16%. Akan menaikkan gaji dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup. Kita contoh tindakan drastis negara lain. Ditaruh di pulau terpencil, menambang pasir terus-menerus. Tidak masuk akal, pejabat begitu penting, gajinya sedikit. Kejaksaan, polisi, KPK akan diperkuat. KPK akan ditambah anggarannya, didirikan di daerah2. Sandi: "Benahi pencatatan asset negara".

- Tax ratio 16%, kabar baik untuk PNS, kabar buruk bagi pengusaha.

Cek fakta (dilansir dari Kompas): "Sekarang 10% bahkan lebih rendah" (HOAX DETECTED)

Nyatanya saat ini tax ratio 2018: 11,5%

Tanggapan Jokowi: "Yang diperlukan adalah perampingan birokrasi yang terpenting. Gaji PNS sudah baik, tunjangan sudah tinggi. Mutasi dan promosi sesuai dengan prestasi, rekam jejak dan integrasi. Pengawasan yang kuat juga eksternal, dari media, masyarakat, komisi ASN".

+ Perampingan birokrasi: peningkatan kualitas.

c. Prabowo: saya terus melihat masalah di banyak negara, terjadi sikap ragu-ragu dan tidak kuat mendapat godaan dari swasta di luar kepentingan umum. Sandi: dengan membenahi pencatatan asset negara, memotivasi ASN yang memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan asset kita, mungkin akan lebih sulit dikorupsi.

- Menyerang dengan memberikan kalimat blunder. Ragu-ragu yang bagaimana? Godaan?

TEMA TERORISME

Question for 01: Pemberantasan terhadap terorisme, seringkali berbenturan dengan isu HAM, bagaimana strategi anda agar pemeberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi dari masyarakat tanpa terjadinya pelanggaran ham, merujuk kasus konkret agar dapat secara jelas menanggapi kasus yang dihadapi.

Ma'ruf Amin: terorisme adalah kejahatan, harus ditumpaskan. Terorisme bukan jihad, maka dilarang. Terorisme adalah kerusakan, orang yang melakukan kerusakan di bumi harus dihukum dengan berat. Upaya menanggulangi terorisme dilakukan dengan pencegahan dan penindakan. Pencegahan: kontra radikalisme, menekan paham radikal melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Lebih melakukan pendekatan yang humanis/manusiawi yang tidak melanggar HAM. Mengajak ormas-ormas khususnya organisasi keagamaan.

+ membawa sisi pendekatan humanis

- gaya bicara yang terkesan kurang tegas.

Tanggapan prabowo: "Saat masih muda menjadi spesialisasi pasukan anti teror. Masalahnya adalah saya mengetahui terorisme ini dikirim dari negara lain, seringkali dibuat nyamar, ornag islam. Padalah, mungkin bukan orang islam, mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk orang asing. Stigmatisasi dicap orang islam, setuju deradikalisasi mendukung upayanya".

- tidak menanggapi paslon 01, ataupun menjawab pertanyaan dari moderator. Di luar konteks.

- beberapa kali mengucapkan kata “mungkin”. Unprovable.

Tanggapan jokowi: "Indonesia dicontoh negara lain dalam menghadapi terorisme. Aparat dibekali mengenai HAM, SOP harus berbasis HAM, UU terorisme menitikberatkkan pada pencegahan, pendekatan social, budaya, keagamaan. Yang penting juga harus ada transparansi dalam melakukan penindakan".

Question for 02: Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman, dibutuhkan deradikalisasi, bukan hanya untuk yang sudah terpapar paham terrorisme tetapi juga lingkungan yang lahan subur bekermbangnya paham ini, apa strategi untuk pencegahan dan deradikalisasi yang efektif?

Prabowo: “Banyak pelaku yang berasal dari luar. Dari dalam negeri karena faktor keputusasaan. Investasi besar-besaran untuk pendidikan, kesehatan. Bantu madrasah, guru-guru, akan mempengaruhi pembangunan iklim yang terbaik sehingga tidak merasa benci, tidak tersakiti. Sandi: hadir untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme, itu yang menjadi komitmen.”

+ mengiring madrasah, guru/akademisi, pembangunan iklim sehat anti-terorisme.

Tanggapan Ma'ruf Amin: "Deradikalisasi itu caranya adalah apa yang menyebabkan menjadi radikal, maka yang harus didoktrinkan adalah bagaimana meluruskan. Kalau faktor ekonomi, sosial bisa dilakukan melalui lapangan kerja, ini harus dikaji betul".

- tidak menanggapi pernyataan paslon 02 sebelumnya

Prabowo: "Negara harus kuat, tidak boleh bergantung bangsa lain, mendeteksi sebelum terjadi terorisme, perlu investasi di bidang polisi, intelligence, angkatan bersenjata/perang kita kuat, agar bisa mendahului".

+ Independen. Note: tapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak membutuhkan negara lain.

+ memperkuat defence institutions.

SESI DEBAT LANGSUNG HUKUM DAN HAM

Question 01 for 02: "Dalam visi misi, Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan, saya meluhat jabatan strategis ketua umum, ketua dewan penasihat, sekjen, bendahara, ketua harian, bagaimana menjawab hal ini?

Prabowo: saya ingin jelaskan, partai kami muda, 10 tahun. Pada penyusunan, paling pertama dan yang mau muncul duluan. Waketum rahmawati soekarno putri, UU mewajibkan 30% perempuan, kami hampir 40%. Ini perjuangan, kami membuka peluang untuk emak-emak bergerak. Pendukung paling kerja emak-emak di seluruh Indonesia.

+ Cek fakta : 36,73% perempuan wakil caleg dari Gerindra. https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1112873-prabowo-klaim-caleg-perempuan-gerindra-di-atas-30-cek-faktanya

Jokowi: "Saya tidak harus menjawab lagi karena pak prabowo sdh mengakui. Di kabinet saya, ada 9 menteri perempuan di tempat strategis; menlu, mentri bumn, menkeu, menteri kelautan dan perikanan, menteri LHK, dll".

Prabowo: "Beberapa yang Bapak banggakan, justru menunjukkan kerugian bagi rakyat. Jangan hanya mengutamakan perempuan, tapi harus lihat output".

- Tidak mengatakan output mana yang merugikan. Hanya bersifat opini.

Question 02 for 01: Bagaimana menanggapi kepastian hukum jika 5 tahun yang akan datang memimpin, sedangkan bapak selama 4 tahun menunjukkan ketidakberhasillan kepastian hukum ini?

- Kata 'Ketidakberhasilan' disini bersifat opini karena tidak menyertakan tolak ukur.

Jokowi: Revisi UU, perbaiki aparat yang tidak memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap rakyat. Hukum adalah bagaiamana negara bisa melindungi rakyatnya, hukum memberikan kepastian investasi dan dunia usaha. Tidak tebang pilih, memberika rasa tentram dan rasa nyaman.

Ma'ruf amin: Program kedepan melanjutkan reformasi, penaataan regulasi, menghilangkan tumpeng tindih, yang menguntungkan rakyat memberikan peluang terhadap rakyat.

Prabowo: “Keadilan itu hanya orang kuat? Bagaimana jabatan penting hanya diberikan kepada kader yang aktif di partai politik?

Jokowi: “Tidak boleh diskriminasi, tidak orang partai, atau professional. Ada proses rekrutmen yang transparan, kompetensi, integritas, kapasitas, aparat hukum yang dari partai dan legendaris. Cth: Baharuddin Lopang dari Partai PPP, memimpin kejaksaan dengan sangat baik. Yang penting proses rekrutmen yang sangat baik.

+ Case Baharuddin Lopa diangkat. Cek fakta: https://news.detik.com/berita/4389874/sosok-baharudin-lopa-yang-disebut-jokowi-saat-dikejar-prabowo

SESI DEBAT LANGSUNG KORUPSI dan TERORISME

Question 02 for 01: Masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepeentingan ini, bagaimana memastikan pejabat2 yang bekerja dgn Bapak tidak memiliki kepentingan bisnis tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi yang diambil? cth: kebijakan impor.

Jokowi: saya tidak memiliki beban masa lalu, apakah tdk ada kepentingan yang kami angkat. Ya kalo ada, laporkan saja ke polisi/KPK/kejaksaan. Pemerintah kami ingin semuanya sederhana, mudah. Online Single Submission, untuk mencari izin, datang, tunggu 2 jam, bisa melakukan usaha, menyederhanakan system, peluang untuk melakukan korupsi hamper tidak ada. Kalo ada penyelewengan, ada bukti yang kuat, silakan laporkan.

+ Cek fakta : https://www.oss.go.id/oss/

Prabowo: yang membingungkan kami, diantara menteri2 bpk ada yg berseberangan. Ada yang mengatakan beras cukup, ada yang mau impor. Dirut bulog, dan pertanian bilang cukup, menteri perdagangan mau impor. Apakah bapak yakin ttg konflik kepentingan?

Jokowi: kalo ada perbedaan, di rapat2 menteri saling debat saya persilakan, tetapi kalau sudah diputuskan harus dijalankan. Biar bisa saling control, mengawasi. Malah baik jika berbeda, masyarakat juga bisa saling tahu.

Question 01 for 02 : Pak prabowo mengatakan korupsi di indo stadium 4. Menurut ICW, partai yg bpk pimpin termasuk paling banyak mencalonkan mantan koruptor/mantan napi korupsi, diatas tanda tangan bpk prabowo?

Cek fakta : https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/22360671/jokowi-sebut-gerindra-terbanyak-ajukan-caleg-koruptor-siapa-saja-mereka

Prabowo: Saya belum terima laporan ICW. Ada juga kadang-kadang yang tuduhan korupsinya menerima THR lintas partai. Kalau ada anggota gerindra yang korupsi, saya yang akan memasukkannya ke penjara sendiri.

Jokowi: Mantan napi korupsi, ICW memberi data ada 6.
+ Cek fakta : Caleg eks Koruptor Partai Gerindra versi ICW: (1) Mohamad Taufik (2) Herry Jones Johny Kereh (3) Husen Kausaha (4) Al Hajar Syahyan (5) Ferizal (6) Mirhammuddin.

Prabowo: *dancing*, "Umumkan saja ke rakyat, kita demokrasi. Kalau kasus sudah diproses hukum, dan mungkin korupsinya tidak seberapa, kalau curi ayam memang itu salah, kalau merugikan uang rakyat triliunan itu yang saya kira harus kita habiskan di Indonesia ini".

- “.. dan mungkin korupsinya tidak seberapa”. Integritas dipertanyakan. Korupsi sekecil apapun, tetap korupsi. Nothing you do is gonna explain this better. Not even, ‘that chicken analogy’.

- manner problem alert.

PAMUNGKAS

01 : "Kami tidak ingin banyak bicara, tidak punya potongan diktator/otoritas, tidak ada rekam jejak pelanggaran ham, kekerasan, korupsi. Pertaruhkan jabatan dan reputasi, yang kami miliki untuk bangsa ini".

- Potongan diktator(?) subjectively offensing capres 02

+ Pertaruhkan jabatan dan reputasi

02 : "Kami akan menguatkan kepastian hukum, penegakkan hukum, institusi hukum, hakim, jaksa dan polisi pelaksana hukum. Apabila mendapat mandate, memberantas korupsi dengan menyelesaikan dari akar masalah karena itu kami bertekad menghentikan kebocoran dengan menaikkan tax ratio. Kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita lipat gandakan gaji hakim, jaksa dan polisi sehingga ada lembaga hukum yang tidak dapat dikorupsi, the best dan the brightest".

- Kembali mengedepankan finansial, bukan karakter dan mental korupsi yang semestinya diperbaiki.

DO IT or DUIT?

Would like to hear if you have any refutation.