Jokowi: Jangan mempertentangkan antara HAM dan
penindakan hukum, penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur, bukan merupakan
pelanggaran HAM. Penegakkan hukum melindungi masyarakat, contoh; koruptor ditahan,
itu bukan pelanggaran HAM. Penahanan dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada
pelanggaran HAM, ada mekanisme yang kita tempuh, lewat pra-peradilan.
Maruf amin: "Saya mendukung Pak Jokowi"
+ Jokowi sudah cukup menjawab 2 pertanyaan yang diberikan.
-
Menurut saya, Ma’ruf Amin kurang tanggap terhadap debat interaktif yang sedang
berjalan.
Tanggapan Prabowo: Bertanya, “Bapak kan sudah
memerintah selama 4 tahun, ada perasaan di masyarakat kadang ada aparat berat
sebelah, ada kepala daerah/gubernur menyatakan pendapat mendukung jokowi tidak
mengapa, tapi ada kepala desa di Jawa Timur yang menyatakan mendukung prabowo
ditangkap.
- Tidak
menyebutkan data. Kembali terkesan tidak kredibel setelah paslon
01 menyebutkan kasus Ratna Sarumpaet.
+ Cek fakta : Suhartono, Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Tersandung kasus tindak pindana pemilu, divonis 2 bulan penjara dan denda Rp 6 juta subsider 1 bulan karena terbukti melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Vonis itu dibacakan pada Kamis (13/12/2018) silam. Ia menjadi tahanan di Lapas Klas IIB Mojokerto.
Tanggapan Jokowi : "Jangan menuduh, Pak Prabowo. Kita
negara hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum, jangan grusa-grusu (ceroboh). Jangan bilang
dianiaya, konferensi pers, lalu ternyata operasi plastik. Negara hukum, kenapa
harus menuduh seperti itu".
+ mengangkat
senjata ampuh (kasus hoax Ratna Sarumpaet)
TEMA HAM
Question for 02: Indonesia beragam etnis, golongan
politik, agama, namun masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Apa strategi
untuk mengatasi masalah ini?
Prabowo: "Seorang presiden sebagai chief of law
enforcement officer, petugas penegak hukum tertinggi di negara ini. Akan ditegaskan
bahwa tidak boleh diskriminasi, aparat itu tanggung jawab chief executive
(presiden), jamin kalau ada pejabat yang menyimpang akan dipecat.
Sandi: 1000 titik lokasi bertemu masyarakat,
ada hal yang membuat miris. Pak Najib, mengambil pasir untuk menanam mangrove,
banyak persekusi dan kriminalisasi rakyat kecil yang tidak terpantau dan tidak
ditangani dengan baik. Jangan hukum ini untuk memukul lawan. Dibawah prabowo
sandi, HAM akan ditegakkan".
- Lagi-lagi mengulangi ‘Chief of Law Enforcement Officer’. Intervention detected.
+ Membawa
case study Pak Najib.
- Namun
case study tidak jelas. Apa kaitan dari kasus Pak Najib yang mengambil pasir
dan menanam mangrove dengan persekusi? Toh, pekerjaan tersebut halal dan masih
tergolong layak untuk mata pencaharian masyarakat pesisir pantai.
Tanggapan Jokowi: "Sudah hukum alam (sunatullah) bahwa Indonesia
itu beragam. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan, persaudaraan, dan
kebersamaan. Mari menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan persaudaraan adalah aset
terbesar bangsa. Kalau ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi, gampang
sekali, laporkan, kita akan tindak tegas".
+
Kebersamaan sebagai poin penting
-
Terkesan emosional
Tanggapan Sandi : "Yang kami sampaikan adalah cerita yang
kami tampung dari masyarakat. Bagi masyarakat kecil, HAM adalah hak mereka yang terpenting adalah untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami ingin membuka lapangan pekerjaan yang
layak seluas-luasnya. Prabowo sandi akan berpihak terhadap rakyat".
No comment. You go man, this is too general.
Question for 01: Kelompok penyandang disabilitas masih
sering mengalami diskriminasi, terkait dengan ksejehateraan, fasilitas public serta
hak-hak politik. Bagaimana anda memahami isu disabilitas, dan apa program anda
untuk memastikan pemenuhan penyandang disabilitas?
Jokowi: "Setelah keluar UU ttg disabilitas 2016, paradigm untuk kaum disabilitas sebelumnya hanya kedermawanan, yang baru paradigmanya adalah
pemenuhan hak-hak. Pemerintah sudah memberikan fasilitas umum, contoh: program perumahan untuk penyandang disabilitas di
beberapa kota sudah mulai digerakkan. Di dalam event Asian Para Games, kita juga memberi
bonus yang sama dengan atlet di Asian Games. Peraih emas 1,5 Milyar, perak
500 jt, perunggu 250 jt. Sama persis seperti atlet di Asian Para Games, artinya
kesetaraan memang diberikan penyandang disabilitas.
Tanggapan Sandi: "Zulfan Dewantara, inspirasi
prabowo-sandi, bukan hanya akses kesetaraan pendidikan atau kesehatan, tapi
juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang dan kesetaraan. Bukan beban,
mereka tidak butuh belas kasihan, butuh peluang untuk menjadi lebih baik dan
menjadi keluarga yang sejahtera".
- (TIDAK
MENYAMPAIKAN TANGGAPAN KEPADA PASLON 01)
Tanggapan Jokowi:
"Disabilitas ini sudah setara,
kita menghargai prestasi yang telah mereka kerjakan. Pak sandi menyampaikan
sesuatu yang mirip-mirip dengan yang saya sampaikan.
Tambahan Ma'ruf Amin: "Membangun
budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas,
menyamakan perlakukan disabilitas maupun non-disabilitas. Nabi pernah ditegur
oleh Allah …(time is up)
+ Membangun budaya untuk menghormati dan menyamakan perlakuan.
- Ma'ruf Amin kehabisan waktu, isi tanggapan terpotong.
TEMA KORUPSI
Question for 01: Untuk
menduduki jabatan public dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah
menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi anda
untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?
Jokowi : "Prinsipnya
rekrutmen itu berbasis kompetensi, bukan finansial atau nepotisme. Pejabat
harus dilakukan transparan, sederhana, standar yang jelas. Untuk jabatan
politik, penyerdahanaan system, pemilu lebih murah, pejabat tidak terbebani
oleh pemilu. Bisa memangkas korupsi, pejabat public yg memikiki integritas dan
kapasitas yang baik. Jabatan bupati/walikota/gubernur terbaik, rekrutmen
berjalan transparan, akuntabel. Rekrutmen ASN PNS, dilakukan secara terbuka.
Anak saya tidak diterima, karena memang tidak lulus".
+ integritas
dan kapasitas, case real: “Anak saya tidak diterima PNS, karena memang tidak
lulus”
+ Case
study: ASN PNS seleksi transparan real time menggunakan system CAT
Tanggapan Prabowo: "Ada langkah2 yang konkret pasti dan
segera, bagaimana gubernur gajinya hanya 8 jt, umpamanya mengelola daerah jawa
tengah yang lebih besar dari Malaysia. Kita potong semua kebutuhan kampanye. TV
dan radio adalah milik rakyat, kita tidak boleh bayar".
Berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi
Pejabat Negara Tertentu, disebutkan gubernur memang memiliki gaji sekitar Rp 8
juta per bulan. Gaji tersebut berasal dari gaji pokok Rp 3 juta dan tunjangan
jabatan gubernur Rp 5,4 juta. Total, gubernur memiliki gaji sebesar Rp 8,4 juta
per bulan.
Namun,
pendapatan yang dibawa pulang kepala daerah bukan hanya Rp 8,4 juta setiap
bulannya. Kepala daerah berhak mendapatkan biaya penunjang operasional (BPO)
sebesar 0,13% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun
2000. Misalnya
saja, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2017 besaran
PAD DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 4,1 triliun. Maka berdasarkan rumus PP
Nomor 109 Tahun 2000, Gubernur DKI Jakarta mengantongi Rp 2,7 miliar dan
wakilnya mengantongi Rp 1,8 miliar setiap bulannya.
Note: Well, disini saya
tidak akan memperdebatkan luas wilayah. Besar yang saya artikan disini adalah
jumlah penduduknya.
Intermezzo dari
Gubernur Jawa Tengah:
Tanggapan Jokowi: rekrutmen berbasis kompetensi dan
bukan finansial itu menjadi kunci. Saya sendiri, pada saat pemilihan walikota,
saya betul-betul menggunakan anggaran yang begitu kecil. Pemilihan gubernur,
saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak prabowo tahu itu, ketua partai
pendukung pun juga tahu mengenai itu, tetapi memang ini memerlukan proses yang
panjang. Pergerakan politik bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari
keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin yang baik tanpa mengedepankan
finansial.
+ Menekankan
bahwa kompetensi harus dikedepankan, bukan finansial.
+ Lagi-lagi menggunakan
pengalaman pribadi sebagai contoh. Kredibilitas terjaga.
Question for 02: Birokrasi merupakan ujung tombak negara
untuk pemenuhan hak-hak warga dan pembenahan birokrasi adalah salah satu upaya
memberantas korupsi?
Prabowo: “Berkali-kali diutarakan di ruang
publik, akar masalahnya adalah penghasilan PNS/birokrat kurang, akan memperbaiki
kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Uangnya dari tax ratio, sekarang 10% bahkan lebih rendah, naik ke 16%. Akan menaikkan gaji dengan signifikan, perbaiki
kualitas hidup. Kita contoh tindakan drastis negara lain. Ditaruh di pulau
terpencil, menambang pasir terus-menerus. Tidak masuk akal, pejabat begitu
penting, gajinya sedikit. Kejaksaan, polisi, KPK akan diperkuat. KPK akan
ditambah anggarannya, didirikan di daerah2. Sandi: "Benahi pencatatan asset
negara".
- Tax
ratio 16%, kabar baik untuk PNS, kabar buruk bagi pengusaha.
Cek fakta (dilansir dari Kompas): "Sekarang 10% bahkan lebih rendah" (HOAX DETECTED)
Nyatanya saat ini tax ratio 2018: 11,5%
Tanggapan Jokowi: "Yang diperlukan adalah perampingan birokrasi yang
terpenting. Gaji PNS sudah baik, tunjangan sudah tinggi. Mutasi dan promosi
sesuai dengan prestasi, rekam jejak dan integrasi. Pengawasan yang kuat juga
eksternal, dari media, masyarakat, komisi ASN".
+ Perampingan
birokrasi: peningkatan kualitas.
c. Prabowo: saya terus melihat masalah di
banyak negara, terjadi sikap ragu-ragu dan tidak kuat mendapat godaan dari
swasta di luar kepentingan umum. Sandi: dengan membenahi pencatatan asset
negara, memotivasi ASN yang memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan
asset kita, mungkin akan lebih sulit dikorupsi.
- Menyerang
dengan memberikan kalimat blunder. Ragu-ragu yang bagaimana? Godaan?
TEMA TERORISME
Question for 01: Pemberantasan terhadap terorisme,
seringkali berbenturan dengan isu HAM, bagaimana strategi anda agar
pemeberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi dari
masyarakat tanpa terjadinya pelanggaran ham, merujuk kasus konkret agar dapat
secara jelas menanggapi kasus yang dihadapi.
Ma'ruf Amin: terorisme adalah kejahatan, harus ditumpaskan. Terorisme bukan jihad,
maka dilarang. Terorisme adalah kerusakan, orang yang melakukan kerusakan di
bumi harus dihukum dengan berat. Upaya menanggulangi terorisme dilakukan dengan
pencegahan dan penindakan. Pencegahan: kontra radikalisme, menekan paham
radikal melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar.
Lebih melakukan pendekatan yang humanis/manusiawi yang tidak melanggar HAM.
Mengajak ormas-ormas khususnya organisasi keagamaan.
+ membawa
sisi pendekatan humanis
- gaya
bicara yang terkesan kurang tegas.
Tanggapan prabowo: "Saat masih muda menjadi
spesialisasi pasukan anti teror. Masalahnya adalah saya mengetahui terorisme
ini dikirim dari negara lain, seringkali dibuat nyamar, ornag islam. Padalah,
mungkin bukan orang islam, mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk orang
asing. Stigmatisasi dicap orang islam, setuju deradikalisasi mendukung
upayanya".
- tidak
menanggapi paslon 01, ataupun menjawab pertanyaan dari moderator. Di luar
konteks.
-
beberapa kali mengucapkan kata “mungkin”. Unprovable.
Tanggapan jokowi: "Indonesia dicontoh negara lain dalam
menghadapi terorisme. Aparat dibekali mengenai HAM, SOP harus berbasis HAM, UU
terorisme menitikberatkkan pada pencegahan, pendekatan social, budaya,
keagamaan. Yang penting juga harus ada transparansi dalam melakukan penindakan".
Question for 02: Terorisme dan radikalisme semakin menjadi
ancaman, dibutuhkan deradikalisasi, bukan hanya untuk yang sudah terpapar paham
terrorisme tetapi juga lingkungan yang lahan subur bekermbangnya paham ini, apa
strategi untuk pencegahan dan deradikalisasi yang efektif?
Prabowo: “Banyak pelaku yang berasal dari luar.
Dari dalam negeri karena faktor keputusasaan. Investasi besar-besaran untuk
pendidikan, kesehatan. Bantu madrasah, guru-guru, akan mempengaruhi pembangunan
iklim yang terbaik sehingga tidak merasa benci, tidak tersakiti. Sandi: hadir
untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme, itu yang menjadi
komitmen.”
+ mengiring
madrasah, guru/akademisi, pembangunan iklim sehat anti-terorisme.
Tanggapan Ma'ruf Amin: "Deradikalisasi itu caranya
adalah apa yang menyebabkan menjadi radikal, maka yang harus didoktrinkan adalah
bagaimana meluruskan. Kalau faktor ekonomi, sosial bisa dilakukan melalui
lapangan kerja, ini harus dikaji betul".
- tidak
menanggapi pernyataan paslon 02 sebelumnya
Prabowo: "Negara harus kuat, tidak boleh
bergantung bangsa lain, mendeteksi sebelum terjadi terorisme, perlu investasi
di bidang polisi, intelligence, angkatan bersenjata/perang kita kuat, agar bisa
mendahului".
+ Independen. Note: tapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak membutuhkan negara lain.
+ memperkuat
defence institutions.
SESI DEBAT LANGSUNG HUKUM DAN HAM
Question 01 for 02: "Dalam visi misi, Bapak menyebutkan
bahwa setiap kebijakan akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan, saya
meluhat jabatan strategis ketua umum, ketua dewan penasihat, sekjen, bendahara,
ketua harian, bagaimana menjawab hal ini?
Prabowo: saya ingin jelaskan, partai kami muda,
10 tahun. Pada penyusunan, paling pertama dan yang mau muncul duluan. Waketum
rahmawati soekarno putri, UU mewajibkan 30% perempuan, kami hampir 40%. Ini
perjuangan, kami membuka peluang untuk emak-emak bergerak. Pendukung paling
kerja emak-emak di seluruh Indonesia.
Jokowi: "Saya tidak harus menjawab lagi karena
pak prabowo sdh mengakui. Di kabinet saya, ada 9 menteri perempuan di tempat
strategis; menlu, mentri bumn, menkeu, menteri kelautan dan perikanan, menteri
LHK, dll".
Prabowo: "Beberapa yang Bapak banggakan, justru
menunjukkan kerugian bagi rakyat. Jangan hanya mengutamakan perempuan, tapi harus lihat output".
- Tidak
mengatakan output mana yang merugikan. Hanya bersifat opini.
Question 02 for 01: Bagaimana menanggapi kepastian
hukum jika 5 tahun yang akan datang memimpin, sedangkan bapak selama 4 tahun
menunjukkan ketidakberhasillan kepastian hukum ini?
- Kata 'Ketidakberhasilan' disini bersifat opini karena tidak menyertakan tolak ukur.
Jokowi:
Revisi UU, perbaiki aparat yang tidak memberikan pengayoman dan perlindungan
terhadap rakyat. Hukum adalah bagaiamana negara bisa melindungi rakyatnya,
hukum memberikan kepastian investasi dan dunia usaha. Tidak tebang pilih,
memberika rasa tentram dan rasa nyaman.
Ma'ruf amin: Program kedepan melanjutkan
reformasi, penaataan regulasi, menghilangkan tumpeng tindih, yang menguntungkan
rakyat memberikan peluang terhadap rakyat.
Prabowo:
“Keadilan itu hanya orang kuat? Bagaimana jabatan penting hanya diberikan
kepada kader yang aktif di partai politik?
Jokowi:
“Tidak boleh diskriminasi, tidak orang partai, atau professional. Ada proses
rekrutmen yang transparan, kompetensi, integritas, kapasitas, aparat hukum
yang dari partai dan legendaris. Cth: Baharuddin Lopang dari Partai PPP, memimpin
kejaksaan dengan sangat baik. Yang penting proses rekrutmen yang sangat baik.
SESI DEBAT LANGSUNG KORUPSI dan TERORISME
Question 02 for 01: Masalah korupsi dan konflik
kepentingan ini sangat erat hubungannya. Bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepeentingan
ini, bagaimana memastikan pejabat2 yang bekerja dgn Bapak tidak memiliki kepentingan bisnis tidak
berkaitan dengan kepentingan pribadi yang diambil? cth: kebijakan impor.
Jokowi:
saya tidak memiliki beban masa lalu, apakah tdk ada kepentingan yang kami
angkat. Ya kalo ada, laporkan saja ke polisi/KPK/kejaksaan. Pemerintah kami
ingin semuanya sederhana, mudah. Online Single
Submission, untuk mencari izin, datang, tunggu 2 jam, bisa melakukan usaha,
menyederhanakan system, peluang untuk melakukan korupsi hamper tidak ada. Kalo
ada penyelewengan, ada bukti yang kuat, silakan laporkan.
Prabowo:
yang membingungkan kami, diantara menteri2 bpk ada yg berseberangan. Ada yang
mengatakan beras cukup, ada yang mau impor. Dirut bulog, dan pertanian bilang
cukup, menteri perdagangan mau impor. Apakah bapak yakin ttg konflik
kepentingan?
Jokowi:
kalo ada perbedaan, di rapat2 menteri saling debat saya persilakan, tetapi kalau
sudah diputuskan harus dijalankan. Biar bisa saling control, mengawasi. Malah
baik jika berbeda, masyarakat juga bisa saling tahu.
Question 01 for 02 : Pak prabowo mengatakan korupsi di
indo stadium 4. Menurut ICW, partai yg bpk pimpin termasuk paling banyak
mencalonkan mantan koruptor/mantan napi korupsi, diatas tanda tangan bpk
prabowo?
Prabowo:
Saya belum terima laporan ICW. Ada juga kadang-kadang yang tuduhan korupsinya
menerima THR lintas partai. Kalau ada anggota gerindra yang korupsi, saya yang
akan memasukkannya ke penjara sendiri.
Jokowi: Mantan napi korupsi, ICW memberi data
ada 6.
+ Cek fakta : Caleg eks Koruptor Partai Gerindra versi ICW: (1) Mohamad Taufik (2) Herry Jones Johny Kereh (3) Husen Kausaha (4) Al Hajar Syahyan (5) Ferizal (6) Mirhammuddin.
Prabowo:
*dancing*, "Umumkan saja ke rakyat, kita demokrasi. Kalau kasus sudah diproses
hukum, dan mungkin korupsinya tidak seberapa, kalau curi ayam memang itu salah,
kalau merugikan uang rakyat triliunan itu yang saya kira harus kita habiskan di
Indonesia ini".
- “..
dan mungkin korupsinya tidak seberapa”. Integritas dipertanyakan. Korupsi
sekecil apapun, tetap korupsi. Nothing you do is gonna explain this better. Not
even, ‘that chicken analogy’.
- manner
problem alert.
PAMUNGKAS
01 : "Kami tidak ingin banyak bicara, tidak
punya potongan diktator/otoritas, tidak ada rekam jejak pelanggaran ham,
kekerasan, korupsi. Pertaruhkan jabatan dan reputasi, yang kami miliki untuk
bangsa ini".
- Potongan diktator(?) subjectively
offensing capres 02
+
Pertaruhkan jabatan dan reputasi
02 : "Kami akan menguatkan kepastian hukum, penegakkan
hukum, institusi hukum, hakim, jaksa dan polisi pelaksana hukum. Apabila
mendapat mandate, memberantas korupsi dengan menyelesaikan dari akar masalah
karena itu kami bertekad menghentikan kebocoran dengan menaikkan tax ratio.
Kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita lipat gandakan gaji hakim, jaksa
dan polisi sehingga ada lembaga hukum yang tidak dapat dikorupsi, the best dan
the brightest".
- Kembali mengedepankan finansial, bukan
karakter dan mental korupsi yang semestinya diperbaiki.
DO IT or DUIT?
Would
like to hear if you have any refutation.